Kadis Kominfo Kabupaten Batu Bara ELpandi, S ag, MH, Foto-aus
BATU BARA,- Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kab Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, Elpandi S ag MH, dinilai plin plan dalam membuat kebijakan yang menuai sorotan di kalangan insan pers dan diduga keras tebang pilih dalam menerima langganan kontrak kerjasama dengan media massa.
Dugaan ini menguat karena ELpandi telah mengabaikan yang telah disepakati pada pertemuan di Cafe Sahaba Lima Puluh pada (10/12/2025), dengan beberapa aliansi media online dan cetak.
Pada pertemuan itu pihak media meminta supaya ada penyeleksian terkait media yang bukan berdomisili di Kabupaten Batu Bara yakni Kabupaten Asahan, Simalungun, termasuk Medan, supaya di keluarkan dan tidak bolehkan satu orang memiliki dua media, hal ini mengingat masih banyak wartawan belum terkaper.
Hasil dari pertemuan itu di sepakati dan di sampaikan langsung oleh Kadis Kominfo ELpandi, ia mengatakan mulai di awal tahun 2026 ini akan umumkan lewat papan informasi daftar semua nama media yang berlangganan di Dinas Kominfo Batu Bara secara terbuka.
Namun hingga saat ini Senin, (15/6/2026), Kadis Kominfo Batu Bara belum melakukannya, sejumlah wartawan meminta kepada Kadis Kominfo ELpandi agar bersikap adil dan menindaklanjuti terkait permohonan yang telah di benarkan oleh Kadis ELpandi.
Situasi ini menuai sorotan hingga pihak media menduga bahwa Kadis Kominfo Kab Batu Bara lebih mengutamakan media internal atau media tertentu yang dinilai lebih”dekat” dengannya daripada menjalin kerja sama yang merata dengan media resmi lainnya.
“Hingga sampai hari ini masih banyak media online yang berlangganan kontrak kerjasama di dinas Kominfo Batu Bara lebih dari satu media satu orang wartawan, dan dinas Kominfo masih melayaninya”ujar sumber.
Menurut seorang wartawan mengatakan “sampai hari ini masih ada wartawan memiliki dua media masih kerja sama dengan Dinas Kominfo Kab Batu Bara, artinya satu orang wartawan media nya dua yang di bayar Kominfo dan juga berlangganan koran,”kritik wartawan.
Menanggapi hal di atas ELpandi dinilai awak media tidak proporsional dan plin-plan dalam membuat kebijakan, seharusnya Elpandi bersikap adil tidak tebang pilih dalam menentukan media yang bekerja sama.
Beberapa media mendesak Kepala Dinas Kominfo ELpandi untuk membuka pengumuman terkait media online yang terdaftar di dinas Kominfo pada saat ini, untuk membuka informasi dan transparan kepada publik. Saat di konfirmasi melalui WhatsApp, ELpandi tidak menjawab sampai berita ini ditayangkan. (aus)