BATU BARA,-Sekitar 60 orang wartawan Batu Bara melakukan aksi unjuk rasa di depan lapas kelas AII Labuhan Ruku Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatra Utara, Senin, (11 Mei 2026). Aksi ini di lakukan karena adanya pembatasan terhadap wartawan dalam melakukan konfirmasi ke pihak lapas terkait diduga kaburnya tahanan karena lemahnya sistem pengamanan di lingkungan lapas.
Dalam orasinya sejumlah wartawan meminta kepada pihak lapas beberapa tuntutan yang di sampaikan oleh salah seorang perwakilan gabungan wartawan Batu Bara, Nando Sagala di antaranya:
1.Mendesak menteri koordinator bidang hukum HAM Imigrasi dan pemasyarakatan Republik Indonesia Yusril Ihza Mahendra segera turun langsung ke lapas kelas IIA Labuhan Ruku untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap berbagai dugaan praktik penyimpangan di dalam lembaga pemasyarakatan.
2.Mendesak direktur jenderal pemasyarakatan segera mengusut tuntas dugaan kematian narapidana secara transparan independen dan terbuka kepada publik termasuk membuka seluruh rekam medis kronologi kejadian serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
3.Mendesak pencopotan kepala Lapas kelas IIA Labuhan Ruku sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif atas berbagai dugaan persoalan yang terus berulang dan dinilai telah mencederai kepercayaan publik.
4.Mendesak pencopotan dan evaluasi total terhadap humas Lapas bernama Rizky yang dinilai gagal menjaga transparansi informasi publik serta dianggap memburuk hubungan antara institusi pemasyarakatan dengan insan pers dan masyarakat sipil.
5.Mendesak kementrian Imigrasi dan pemasyarakatan Republik Indonesia membentuk tim investigasi independen guna membongkar dugaan:
-Peredaran narkotika di dalam Lapas.
-Penggunaan HP illegal oleh narapidana praktik wartel modus menit.
_Rekening penampung transaksi napi serta dugaan jual beli kamar dan fasilitas serta berbagai praktek bisnis terselubung di lingkungan Lapas.
6.Mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan adanya aktor intelektual dan jaringan yang diduga bermain di balik maraknya peredaran narkoba yang disebut-sebut tidak mungkin berjalan tanpa sistem yang saling melindungi.
7.Mendesak dilakukannya audit total terhadap pengawasan internal lapas labuhan ruku termasuk pemeriksaan terhadap aliran uang sistem pengamanan serta dugaan keterlibatan oknum dalam praktek-praktek illegal di dalam Lapas.
8.Mendesak Komnas HAM Ombusman RI dan lembaga pengawas terkait turun tangan melakukan pemantauan langsung atas dugaan pelanggaran hak-hak warga binaan serta dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan.
9.Masyarakat mendesak negara hadir menyelamatkan generasi muda Batu Bara dari ancaman narkotika yang dinilai semakin masif dan terorganisir.
10.Menegaskan bahwa aksi ini bukan gerakan anti lembaga negara melainkan bentuk perlawanan moral atau masyarakat sipil terhadap dugaan pembiaran sistem yang dianggap telah merusak Marwah hukum dan rasa keadilan publik.
Jika penjara justru berubah menjadi ruang nyaman bagi jaringan kejahatan maka publik berhak mempertanyakan siapa sebenarnya yang sedang dikendalikan.
Aksi besar di depan lapas ini bukan demonstrasi biasa ini adalah akumulasi kemarahan masyarakat terhadap berbagai dugaan praktek gelap yang selama ini disebut menjadi rahasia umum, namun terus hidup tanpa penyelesaian.
Publik mulai kehilangan kepercayaan ketika; diduga Narkoba terus beredar, jaringan tetap hidup, transaksi ilegal diduga berlangsung dan berbagai razia hanya terlihat sebagai rutinitas seremonial, masa aksi membawa satu pesan tegas, Lapas bukan tempat membesarkan mafia dan jaringan narkotika, Negara tidak boleh kalah di balik tembok penjara.
Gerakan ini juga menjadi alarm moral bahwa masyarakat Batu Bara tidak ingin bahkan di dalam penjara, maka yang dipertaruhkan bukan hanya wibawa lembaga pemasyarakatan tetapi masa depan hukum dan keselamatan generasi muda Kabupaten Batu Bara. (aus)