• Kam. Mei 21st, 2026

    Ketua LSM Komando M.O. Rodhi, SH: Kami Dituduh Dibiayai Asing, Padahal Hidup Dari Rakyat

    Byredaksi

    Mei 21, 2026

    detiknewsone.com

    TANGERANG,-Tuduhan itu selalu sama: “LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat pasti dibiayai asing!” Narasi ini berulang setiap kali lembaga yang dipimpin M.O. Rodhi, SH itu menggebrak proyek raksasa dan kebijakan yang menindas warga kecil. Tapi benarkah? Investigasi ini menelusuri jejak finansial di balik gerakan yang disebut paling masif di Tangerang Raya.

    BANTAHAN TEGAS: NOL DANA ASING, NOL APBD.

    “Tidak ada bukti valid. Kami mengandalkan sumber dana mandiri untuk jaga independensi pengawasan birokrasi.” Pernyataan Ketua Umum M.O. Rodhi, SH pada 21/05/26 di Posko Komando, Neglasari, bukan isapan jempol. Data Kesbangpol Tangerang menguatkan: LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat tidak tercatat sebagai penerima hibah pemerintah maupun internasional.

    Faktanya terbalik dari tuduhan. LSM ini justru menolak ketergantungan pada negara maupun asing agar tetap bisa menggigit. Lalu dari mana uang untuk advokasi publik dan edukasi warga marjinal yang jalan terus…?

    TELUSUR 3 SUMBER DANA: MESIN GERAKAN RAKYAT OLEH RAKYAT

    1.Iuran Anggota: Tulang Punggung yang Tak Terlihat. Basis anggota LSM Komando tersebar di seluruh Tangerang Raya. Mereka bukan anggota pasif. Setiap bulan, iuran sukarela mengalir untuk logistik aksi, cetak kajian hukum, hingga biaya pendampingan warga. Satu iuran mungkin kecil, tapi ribuan iuran yang loyal jadi kekuatan finansial rutin. Ini dana paling bersih: dari anggota, untuk advokasi anggota.

    2.Donasi Simpatisan: Bukti Gerakan Dipercaya Publik .Saat LSM Komando gelar “Berbagi Walau Sedikit” Ramadhan 1447 H / Maret 2026 di Neglasari & Sepatan Timur, ratusan paket pangan dibagikan. Semua murni dari donasi spontan warga. M.O. Rodhi, SH terbuka ucap terima kasih ke donatur tiap kali aksi. Pola ini disengaja: agar kas LSM diisi publik, bukan konglomerat. Tujuannya agar loyalitas LSM tetap ke rakyat, bukan ke pemberi dana.

    3.Kantor Hukum Garda Republik: “Otak” yang Biayai “Otot” Ini kunci kemandirian yang tak dimiliki banyak LSM. M.O. Rodhi, SH adalah pendiri Kantor Hukum Garda Republik. Pendapatan dari layanan hukum yang ditangani pengurus dan jaringan LSM disisihkan untuk kerja sosial. Model “unit usaha internal” ini yang membuat LSM Komando bisa rilis kajian hukum kelas atas sambil tetap bagi sembako di kampung. Mereka tak perlu tunggu kucuran dana proyek untuk bicara.

    MENGAPA FITNAH DANA ASING TERUS DIGORENG…?

    Investigasi kami menemukan pola: tuduhan selalu muncul setelah LSM Komando menyentuh “sarang tawon”.

    Pertama, Gerakannya Terlalu Mengganggu.* Kritik ke proyek PIK2, sebut jalan “stadium 4” sudah makan korban, bongkar pungli perizinan. Narasi dana asing dipakai untuk tanam curiga: “Ini pasti titipan, bukan suara rakyat.”

    *Kedua, Skalanya Tak Masuk Akal Bagi Lawan.* Aksi serentak 2 titik, koalisi dengan FORKABI, kajian hukum tebal, edukasi warga marjinal door-to-door. Bagi pihak yang terusik, logikanya sederhana: “Mustahil LSM tanpa APBD bisa begini kalau tak ada asing di belakang.” Padahal, yang di belakang adalah iuran dan donasi rakyat.

    Ketiga, Ini Strategi Delegitimasi Klasik. Cap “alat asing” adalah cara tercepat membunuh karakter LSM kritis. Tujuannya agar publik ragu: apakah LSM Komando benar-benar bela warga, atau bela kepentingan luar….?

    EDUKASI PUBLIK: KENALI CIRI LSM INDEPENDEN

    Kasus LSM Komando jadi pelajaran bagi warga marjinal. LSM yang benar-benar independen punya 3 tanda:

    1.Sumber dananya transparan ke publik: Iuran, donasi, usaha mandiri.

    2.Kantor dan ketuanya mudah ditemui: Posko di Neglasari ,Pakuhaji dan Sepatan terbuka untuk laporan warga.

    KESIMPULAN : DIBIAYAI RAKYAT, MAKA BERPIHAK KE RAKYAT.

    LSM Komando bisa masif dan berkelanjutan justru karena tidak terima dana asing/pemerintah. Tiga kakinya – iuran anggota, donasi warga, pendapatan kantor hukum internal – membuat mereka tak bisa dibungkam dengan ancaman stop dana.

    Isu dana asing bukan soal bukti. Ini soal ketakutan. Takut pada gerakan yang otaknya tak bisa dibeli, dan ototnya dibiayai langsung oleh keringat rakyat.

    Selama advokasi publik dan edukasi warga marjinal masih dibiayai dari kantong rakyat sendiri, LSM Komando akan tetap jadi corong yang tak bisa disumbat.

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *