RSUD H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Foto-aus
BATU BARA,-Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. OK Arya Zulkarnain Kabupaten Batu Bara, kembali menjadi sorotan tajam. Seorang pasien peserta BPJS Kesehatan, Suhartono (58), warga Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, tidak jadi menjalani operasi kelenjar yang telah dijadwalkan akibat kekosongan stok obat anestesi (pembiusan).
Yang terjadi pada Senin, (26/10/2026) tersebut dinilai janggal oleh berbagai pihak. Menurut sumber media ini tahun anggaran 2026, RSUD H. OK Arya Zulkarnain mengelola dana fantastis mencapai Rp.11,5 miliar khusus untuk pengadaan obat-obatan.
Kronologi bermula saat Suhartono dijadwalkan masuk ruang operasi pada pukul 10.00 WIB. Pasien diketahui telah mengikuti seluruh prosedur medis pra-operasi, mulai dari berpuasa, pemasangan infus, hingga telah mengenakan pakaian khusus operasi. Namun, sekitar pukul 13.00 WIB, pihak dokter mengabarkan bahwa tindakan bedah terpaksa dibatalkan secara mendadak karena obat bius tidak tersedia.
Menanggapi peristiwa tersebut, Plt. Direktur RSUD H. OK Arya Zulkarnain, dr. H. Yufly Yanza, membenarkan informasi mengenai pembatalan operasi tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Penunjang Obat dan Logistik RSUD, Hadiyani, mengklaim bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan obat secara rutin. Kendati demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti letak hambatan distribusi maupun perusahaan penyedia obat yang menjalin kontrak dengan rumah sakit.
Kekosongan obat vital di rumah sakit yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini memicu reaksi keras dari legislatif.
Wakil Ketua DPRD Batu Bara, Tengku Rodial, menyayangkan insiden ini dan menyebutnya sebagai imbas dari buruknya manajemen komunikasi pihak rumah sakit.
Menurutnya, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) sebelumnya, jajaran Direksi RSUD berulang kali mangkir saat diundang untuk membahas kesiapan pelayanan kesehatan.
“Yang kami khawatirkan di DPRD saat pembahasan anggaran kini terbukti. Dengan anggaran Rp.11,5 miliar, sangat tidak masuk akal jika obat esensial seperti anestesi bisa kosong dan mengorbankan pasien,” ujar Tengku Rodial.
Kritik senada disampaikan oleh Bupati Batu Bara periode 2018–2023, Zahir. Ia mendesak adanya evaluasi total terhadap manajemen stok obat di RSUD dan mempertanyakan efisiensi realisasi anggaran miliaran rupiah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap Pemkab Batu Bara segera turun tangan melakukan audit investigasi, mengingat keluhan mengenai kosongnya depo obat RSUD hingga pasien dipaksa membeli obat mandiri di luar apotek rumah sakit dilaporkan sudah sering terjadi. (aus)