Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan, di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (11/8/2026),Foto-ist
BOGOR,-Atas arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat penanganan kemiskinan berbasis data dengan pendekatan spasial hingga tingkat keluarga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap program intervensi pemerintah tepat sasaran dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang saling berkaitan.
Mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika mengatakan, kemiskinan tidak dapat ditangani secara parsial. Sebab, satu keluarga yang masuk kategori miskin dapat menghadapi berbagai persoalan lain, seperti rumah tidak layak huni, sanitasi, kesehatan, stunting, hingga pengangguran.
“Dalam benak saya, kita perlu bermain secara spasial. Artinya, kita berbicara mengenai lokus atau lokasi secara jelas,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan, di Pendopo Bupati Bogor, Selasa (11/8).
Ajat menjelaskan, data kemiskinan perlu diintegrasikan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Misalnya, apakah keluarga miskin tinggal di kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni, bagaimana kondisi sanitasinya, apakah terdapat anggota keluarga yang mengalami TBC, stunting, maupun persoalan pengangguran.
Menurutnya, pemetaan secara terintegrasi tersebut penting agar intervensi pemerintah dapat dilakukan berdasarkan prinsip by name by address.
“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki korelasi yang jelas terhadap penyelesaian permasalahan kemiskinan,” katanya.
Ia mencontohkan, apabila dalam satu keluarga ditemukan persoalan kemiskinan sekaligus pengangguran, rumah tidak layak huni, sanitasi buruk, TBC, atau stunting, maka intervensi pemerintah perlu dirancang untuk menjawab berbagai persoalan tersebut secara terpadu.
“Harapannya, ketika satu keluarga kita intervensi, bukan hanya kemiskinannya yang selesai, tetapi persoalan TBC, stunting, pengangguran, kondisi rumah, sanitasi, dan persoalan lainnya juga dapat ditangani secara bertahap dan terukur,” ungkapnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab Bogor melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi yang memiliki keterkaitan dengan penanganan kemiskinan, mulai dari sektor statistik, kependudukan, sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga penataan kawasan.
Pemkab Bogor mendorong agar hasil pemetaan tidak berhenti sebagai data, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang konkret. Setiap program diharapkan memiliki kejelasan mengenai lokasi, penerima manfaat, bentuk intervensi, serta kebutuhan anggarannya.
“Harapannya, hasil akhirnya bukan hanya berupa data, tetapi menjadi sebuah produk yang konkret. Program atau kegiatan apa yang diperlukan, lokasinya di mana, siapa penerima manfaatnya, kemudian berapa kebutuhan anggarannya,” tambah Ajat.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkab Bogor berharap penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah, lintas sektor, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Data yang terintegrasi juga diharapkan memudahkan pemerintah dalam menentukan prioritas program sekaligus mengkomunikasikan kebutuhan anggaran kepada perangkat daerah dan DPRD. (red)