KAB. GARUT,-Pengaturan mengenai pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam UUD NRI Tahun 1945 terbagi atas beberapa ketentuan mendasar yakni Pemilu Legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945.
Pasal tersebut menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (D DPRD).
Hal tersebut dipaparkan anggota MPR RI, Muhammad Hoerudin Amin, S.Ag., MH saat meyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dihadapan warga Cibatu Kabupaten Garut, Rabu siang,11 November 2026.
Kegiatan sebagai media Sosialisasi Dapil (Sosdap) MPR RI membahas terkait Pancasila, UUD 1945, NKRI juga Bhineka Tunggal Ika.
Menurut Hoerudin yang juga anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN, Pemilu ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
“Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis,” ujarnya.
Namun demikian dalam rezim pemilu dan rezim pemerintahan daerah, sambungnya, hingga kini masih terjadi dinamika dan perdebatan hukum juga konstitusional mengenai apakah Pilkada merupakan bagian dari rezim “Pemilu” seperti yang tertuang dalam Pasal 22E atau rezim “Pemerintahan Daerah” yang terdapat pada Pasal 18.
“Sebagian pandangan dan putusan Mahkamah Konstitusi mengintegrasikan Pilkada ke dalam desain keserentakan, sementara sebagian pandangan di parlemen dan ahli menilai Pilkada secara ketat bersumber dari Pasal 18 UUD 1945,” jelas Hoerudin.
Ditambahkan legislator asal Dapil Jabar XI ini, secara ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pemilu dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta undang-undang terkait pemerintahan daerah sebagai Undang-undang pelaksana. (red)