KABUPATEN GARUT,-Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia (MPR RI) memiliki peran penting dalam mensosialisasikan empat pilar.
Empat pilar dimaksud yakni terkait Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Bhineka Tunggal Ika.
Hal tersebut disampaikan anggota MPR RI, Muhammad Hoerudin Amin, S.Ag., MH dihadapan warga Pameungpeuk, Kabulaten Garut, Sabtu 28 Februari 2026.
Sosialisasi ke empat pilar sebagai media Sosdap MPR RI kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, kampanye dan promosi, berdialog atau berdiskusi, begitu pula soal pengembangan materi dan sumber daya.
“Dengan sosialisasi empat pilar, MPR berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara, sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Hoerudin sapaan akrab politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil Jabar XI.
Lebih jauh Hoerudin Amin menegaskan sosialisasi empat pilar dalam masyarakat adalah tugas penting lembaga MPR untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara.
Ke empat pilar tersebut diantaranya, Pancasila yakni Ideologi negara yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, UUD 1945 adalah konstitusi negara yang mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa.
Sedang pilar ketiga ialah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang menjamin kesatuan dan persatuan bangsa. Serta ke empat Bhinneka Tunggal Ika bagian dari Semitagama yang menjamin keberagaman dan persatuan bangsa.
“Jadi MPR RI sebagai lembaga negara terus mensosialisasikan Empat Pilar kehidupan bermasyarakat yaitu Pancasila, UUD tahun 1945, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Dengan diadakannya sosialisasi tersebut diharapkan dapat terus menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme sesuai semangat proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945,” pungkas anggota Komisi X DPR RI ini. (Red)